Politik Identitas dan Polarisasi Sosial: Tantangan Demokrasi di Era Digital

Dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas dan polarisasi sosial telah menjadi topik yang mendominasi percakapan publik, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Fenomena ini semakin mengemuka seiring dengan perkembangan teknologi digital, yang memungkinkan informasi—baik yang akurat maupun yang menyesatkan—menyebar dengan cepat. Politik identitas, yang mengedepankan isu-isu seperti agama, suku, dan budaya, sering kali digunakan sebagai alat untuk menggalang dukungan massa. Namun, dampaknya terhadap kohesi sosial dan stabilitas politik tidak bisa diabaikan.

Politik Identitas: Alat Efektif atau Bumerang?

Politik identitas sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak zaman kolonial, identitas kelompok telah digunakan sebagai alat mobilisasi untuk melawan penjajahan. Namun, dalam konteks kekinian, politik identitas sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Parpol dan politikus tertentu kerap mengangkat isu-isu sensitif seperti agama atau etnis untuk menarik simpati kelompok tertentu. Meskipun efektif dalam jangka pendek, strategi ini berisiko memicu perpecahan dan mengikis rasa persatuan nasional.

Di Indonesia, misalnya, polarisasi politik pasca-Pemilu 2019 masih terasa hingga saat ini. Isu-isu seperti "kebhinekaan" versus "homogenitas" terus menjadi bahan perdebatan di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya memengaruhi hasil pemilu, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang dalam.

Peran Media Digital dalam Memperparah Polarisasi

Media sosial telah menjadi arena baru bagi pertarungan politik. Platform seperti Twitter, Facebook, dan TikTok memungkinkan informasi menyebar tanpa filter, termasuk hoaks dan ujaran kebencian. Algoritma media sosial cenderung memperkuat echo chamber (ruang gema), di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini memperdalam polarisasi dan membuat dialog antarkelompok semakin sulit.

Contoh nyata adalah maraknya kampanye hitam (black campaign) dan disinformasi selama masa kampanye. Di Amerika Serikat, misalnya, polarisasi politik antara pendukung Partai Demokrat dan Republik mencapai puncaknya selama pemilihan presiden 2020. Di Indonesia, fenomena serupa terjadi dengan munculnya kelompok-kelompok yang saling berseteru di media sosial, sering kali dengan narasi yang penuh kebencian.

Tantangan bagi Demokrasi

Polarisasi yang berlebihan dapat mengancam stabilitas demokrasi. Ketika masyarakat terbelah menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan, proses politik menjadi tidak sehat. Dialog dan kompromi, yang merupakan esensi demokrasi, menjadi sulit dilakukan. Selain itu, politik identitas juga berpotensi mengalihkan perhatian publik dari isu-isu substantif seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Di tengah situasi ini, peran elite politik dan pemimpin masyarakat sangat penting. Mereka harus mampu mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau golongan. Pendidikan politik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat divisif.

Mencari Solusi

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah bisa diambil. Pertama, regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial perlu diterapkan. Kedua, literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat mampu membedakan antara informasi yang valid dan yang menyesatkan. Ketiga, elite politik harus menunjukkan komitmen untuk mempromosikan persatuan dan menghindari penggunaan politik identitas untuk kepentingan jangka pendek.

Politik identitas dan polarisasi sosial adalah tantangan nyata yang harus dihadapi oleh demokrasi modern. Jika tidak dikelola dengan baik, keduanya dapat merusak tatanan sosial dan mengancam stabilitas politik. Oleh karena itu, semua pihak—pemerintah, politikus, media, dan masyarakat—harus bekerja sama untuk menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan inklusif.